BERITA TERKINI

Pengumuman Perubahan Nama-Nama KPPS Desa Lobu Layan Sigordang Kecamatan Angkola Barat Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Selatan Tahun 2020 | Pengumuman Tentang Nama-Nama KPPS Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Selatan Tahun 2020 | Pengumuman Hasil Penerimaan Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK) Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Selatan Tahun 2020 | PENGUMUMAN PELAKSANAAN DEBAT PUBLIK ATAU DEBAT TERBUKA PASANGAN CALON PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAPANULI SELATAN TAHUN 2020 | Pengumuman Tentang Seleksi Calon Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Selatan Tahun 2020 | Pengumuman Tentang Hasil Penerimaan Laporan Awal Dana Kampanye (LADK) Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Selatan Tahun 2020 | Pengumuman Tim Kampanye Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Selatan Tahun 2020 atas nama H. Dolly Putra Parlindungan Pasaribu, S.Pt, MM dan Rasyid Assaf Dongoran, M.Si | Pengumuman Tentang Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Selatan Tahun 2020 atas nama H. Dolly Putra Parlindungan Pasaribu, S.Pt, MM dan Rasyid Assaf Dongoran, M.Si | Pengumuman Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Selatan Tahun 2020 atas nama H. Dolly Putra Parlindungan Pasaribu, S.Pt, MM dan Rasyid Assaf Dongoran, M.Si | Pengumuman Tentang Hasil Penerimaan Laporan Awal Dana Kampanye (LADK) Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Selatan Tahun 2020 |
 

Tentang KPU

Dalam Pasal 10 Undang-undang Nomor 3 Tahun 1999 tentang Pemilihan Umum dan Pasal 2 Keputusan Presiden Nomor 16 Tahun 1999 tentang Pembentukan Komisi Pemilihan Umum dan Penetapan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Umum Komisi Pemilihan Umum, dijelaskan bahwa untuk melaksanakan Pemilihan Umum, KPU mempunyai tugas kewenangan sebagai berikut :

  1. merencanakan dan mempersiapkan pelaksanaan Pemilihan Umum;
  2. menerima, meneliti dan menetapkan Partai-partai Politik yang berhak sebagai peserta Pemilihan Umum;
  3. membentuk Panitia Pemilihan Indonesia yang selanjutnya disebut PPI dan mengkoordinasikan kegiatan Pemilihan Umum mulai dari tingkat pusat sampai di Tempat Pemungutan Suara yang selanjutnya disebut TPS;
  4. menetapkan jumlah kursi anggota DPR, DPRD I dan DPRD II untuk setiap daerah pemilihan;
  5. menetapkan keseluruhan hasil Pemilihan Umum di semua daerah pemilihan untuk DPR, DPRD I dan DPRD II;
  6. mengumpulkan dan mensistemasikan bahan-bahan serta data hasil Pemilihan Umum;
  7. memimpin tahapan kegiatan Pemilihan Umum.

Dalam Pasal 2 Keputusan Presiden Nomor 16 Tahun 1999 terdapat tambahan huruf:

  1. tugas dan kewenangan lainnya yang ditetapkan dalam Undang-undang Nomor 3 Tahun 1999 tentang Pemilihan Umum.

Sedangkan dalam Pasal 11 Undang-undang Nomor 3 Tahun 1999 tersebut juga ditambahkan, bahwa selain tugas dan kewenangan KPU sebagai dimaksud dalam Pasal 10, selambat-lambatnya 3 (tiga) tahun setelah Pemilihan Umum dilaksanakan, KPU mengevaluasi sistem Pemilihan Umum.

Silakan Bagikan Post/Page ini
  •  
  •  
  •  
  •  
  •