BERITA TERKINI

Pengumuman Perubahan Nama-Nama KPPS Desa Lobu Layan Sigordang Kecamatan Angkola Barat Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Selatan Tahun 2020 | Pengumuman Tentang Nama-Nama KPPS Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Selatan Tahun 2020 | Pengumuman Hasil Penerimaan Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK) Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Selatan Tahun 2020 | PENGUMUMAN PELAKSANAAN DEBAT PUBLIK ATAU DEBAT TERBUKA PASANGAN CALON PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAPANULI SELATAN TAHUN 2020 | Pengumuman Tentang Seleksi Calon Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Selatan Tahun 2020 | Pengumuman Tentang Hasil Penerimaan Laporan Awal Dana Kampanye (LADK) Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Selatan Tahun 2020 | Pengumuman Tim Kampanye Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Selatan Tahun 2020 atas nama H. Dolly Putra Parlindungan Pasaribu, S.Pt, MM dan Rasyid Assaf Dongoran, M.Si | Pengumuman Tentang Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Selatan Tahun 2020 atas nama H. Dolly Putra Parlindungan Pasaribu, S.Pt, MM dan Rasyid Assaf Dongoran, M.Si | Pengumuman Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Selatan Tahun 2020 atas nama H. Dolly Putra Parlindungan Pasaribu, S.Pt, MM dan Rasyid Assaf Dongoran, M.Si | Pengumuman Tentang Hasil Penerimaan Laporan Awal Dana Kampanye (LADK) Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Selatan Tahun 2020 |
 

Tugas Pokok dan Fungsi

KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Sebagai lembaga Pemerintah yang mandiri, Tugas Pokok dan Fungsi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Selatan diatur dalam :

  1. Undang – Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggraan Pemilu, Peraturan ini merupakan peraturan pengganti dari Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2007 yang sejatinya mengalami penyempurnaan dalam konsep birokratis, terutama pada konsep kemandirian penyelenggaraan pemilu.
  2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum ( PKPU ) Nomor 05 tahun 2008 tentang Tata kerja KPU,KPU Propinsi dan KPU Kabupaten / Kota.
  3. Peraturan KPU Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Jenderal KPU,  KPU Propinsi dan  KPU Kabupaten / Kota.
  4. Peraturan KPU Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perubahan PKPU Nomor 05 / 2008
  5. Peraturan KPU Nomor 22 / 2008 tentang Perubahan PKPU Nomor 06 / 2008
  6. Peraturan KPU Nomor : 04 Tahun 2010 tentang Uraian Tugas Staf Pelaksana pada Jenderal KPU, KPU Propinsi dan  KPU Kabupaten / Kota.

Adapun tugas dan wewenang Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Selatan adalah sebagai berikut :

– Penyelenggaraan Pemilu Anggota DPR,DPD dan DPRD meliputi :

  1. Menjabarkan Program dan melaksanakan anggaran serta menetapkan jadwal di Kabupaten Tapanuli Selatan.
  2. Melaksanakan semua tahapan penyelengaraan di Kabupaten Tapanuli Selatan berdasarkan Peraturan Perundang – Undangan.
  3. Membentuk PPK,PPS dan KPPS dalam wilayah kerja Kabupaten Tapanuli Selatan.
  4. Mengkoordinasikan dan mengedalikan tahapan penyelenggaraan oleh PPK,PPS dan KPPS dalam Wilayah Kerja KPU Kabupaten Tapanuli Selatan.
  5. Memutakhirkan data pemilih berdasarkan data kependudukan dan menetapkan data pemilih sebagai daftar pemilih;
  6. Menyampaikan daftar pemilih kepada KPU Propinsi.
  7. Menetapkan dan mengumumukan hasil rekapitulasi perhitungan suara Pemilu Anggota DPRD Kabupaten Tapanuli Selatan berdasarkan hasil rekapitulasi perhitungan suara di PPK dengan membuat berita acara rekapitulasi suara dan sertifikat rekapitulasi suara.

KEDUDUKAN, SUSUNAN DAN URAIAN TUGAS KPU KABUPATEN TAPANULI SELATAN (pasal 42 s/d 58 PKPU No : 05/2008)

  1. KPU Kabupaten Tapanuli Selatan adalah penyelenggara Pemilu di Kabupaten Tapanuli Selatan, merupakan bagian dari KPU yang berkedudukan di ibu kota Kabupaten Tapanuli Selatan.
  2. Jumlah anggota KPU Kabupaten Tapanuli Selatan sebanyak 5 (lima) orang terdiri dari seorang Ketua merangkap anggota dan anggota.
  3. Pengambilan keputusan KPU Kabupaten Tapanuli Selatan dilakukan dalam Rapat Pleno KPU Kabupaten Tapanuli Selatan.
  4. Keputusan KPU Kabupaten Tapanuli Selatan merupakan penjabaran dari peraturan perundang-undangan yang berlaku, kebijakan KPU dan KPU Provinsi.
  5. Jenis rapat pleno terdiri dari Rapat Pleno Tertutup dan Rapat Pleno Terbuka.
  6. Penetapan hasil Pemilu dan rekapitulasi penghitungan suara dilakukan oleh KPU Kabupaten Tapanuli Selatan dalam Rapat Pleno Terbuka.
  7. Rapat Pleno KPU Kabupaten Tapanuli Selatan sah apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya 4 (empat) orang anggota KPU Kabupaten Tapanuli Selatan yang dibuktikan dengan daftar hadir.
  8. Keputusan Rapat Pleno KPU Kabupaten Tapanuli Selatan sah apabila disetujui oleh sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang anggota KPU Kabupaten Tapanuli Selatan yang hadir.
  9. Dalam hal tidak tercapai persetujuan sebagaimana dimaksud diatas, keputusan Rapat Pleno KPU Kabupaten Tapanuli Selatan diambil berdasarkan suara terbanyak.
  10. Dalam hal tidak tercapai kuorum, khusus rapat pleno KPU Kabupaten Tapanuli Selatan untuk menetapkan hasil Pemilu ditunda selama 3 (tiga) jam. Bila tetap tidak tercapai kuorum, rapat pleno dilanjutkan tanpa memperhatikan kuorum. Khusus rapat pleno KPU Kabupaten Tapanuli Selatan untuk menetapkan hasil Pemilu tidak dilakukan pemunguntan suara.
  11. Undangan dan agenda rapat pleno KPU Kabupaten Tapanuli Selatan disampaikan paling lambat 3 (tiga) hari sebelum rapat pleno KPU Kabupaten Tapanuli Selatan dilaksanakan.
  12. Rapat Pleno dipimpin oleh Ketua KPU Kabupaten Tapanuli Selatan, apabila Ketua berhalangan rapat pleno dipimpin oleh salah satu anggota yang dipilih secara aklamasi.
  13. Sekretaris KPU Kabupaten Tapanuli Selatan wajib memberikan dukungan teknis dan administratif dalam rapat pleno.
  14. Ketua KPU Kabupaten Tapanuli Selatan wajib menandatangani penetapan hasil Pemilu yang diputuskan dalam rapat pleno dalam waktu paling lambat 3 (tiga) haris etelah rapat pleno KPU Kabupaten Tapanuli Selatan dilaksanakan.
  15. Dalam hal penetapan hasil Pemilu tidak ditandatangani Ketua dalam waktu 3 (tiga) hari sebagaimana dimaksud diatas salah satu anggota menandatangani penetapan hasil Pemilu.

Dalam hal tidak ada anggota KPU Kabupaten Tapanuli Selatan yang menandatangani penetapan hasil Pemilu sebagaimana dimaksud diatas, KPU Kabupaten Tapanuli Selatan melaksanakan hal-hal sebagai berikut :

  1. Melaksanakan rapat pleno yang sifatnya tetutup ;
  2. Dalam hal rapat pleno dibuat berita acara yang memuat alasan-alasan sehingga penetapan hasil pemilu tidak ditandatangani oleh Ketua dan seluruh anggota KPU Kabupaten Tapanuli Selatan ;
  3. Hasil rapat pleno segera dilaporkan kepada KPU untuk mendapatkan keputusan.

Dalam setiap Rapat Pleno Anggota KPU Kabupaten Tapanuli Selatan :

  1. Diagendakan dan dibahas hal-hal berkenaan dengan pelaksanaan lebih lanjut Keputusan KPU dan KPU Provinsi serta permasalahan-permasalahan yang berkenaan dengan penyelenggaraan pemilihan umum di Kabupaten Tapanuli Selatan ;
  2. Rapat Pleno untuk mengambil kebijakan terhadap hal-hal sebagaimana dimaksud diagendakan setelah mendapat kesepakatan Rapat Pleno KPU Kabupaten Tapanuli Selatan sebelumnya dan atau disampaikan oleh Sekretaris KPU Kabupaten Tapanuli Selatan kepada Ketua KPU Kabupaten Tapanuli Selatan sekurang-kurangnya 1 (satu) hari sebelum Rapat Pleno dimulai ;
  3. Diberikan kesempatan yang sama bagi setiap peserta Rapat Pleno Anggota KPU Kabupaten Tapanuli Selatan untuk menyampaikan pendapatnya berkenaan dengan agenda Rapat Pleno KPU Kabupaten Tapanuli Selatan ;
  4. Diberikan kesempatan kepada Sekretaris KPU Kabupaten Tapanuli Selatan atau pejabat yang mewakili untuk mengemukakan saran dan pendapat yang berkaitan dengan agenda yang dibahas ;
  5. Dibuat berita acara pada setiap akhir rapat pleno KPU Kabupaten Tapanuli Selatan yang memuat keputusan rapat pleno dan ditandatangani oleh Ketua dan/atau Anggota KPU Kabupaten Tapanuli Selatan yang hadir serta dilampiri dengan daftar hadir peserta Rapat Pleno ;
  6. Disusun risalah Rapat Pleno KPU Kabupaten Tapanuli Selatan yang ditandatangani oleh Ketua dan/atau Anggota KPU Kabupaten Tapanuli Selatan yang hadir. Risalah Rapat Pleno Anggota KPU Kabupaten Tapanuli Selatan sebelum ditandatangani terlebih dahulu disampaikan kepada peserta Rapat Pleno KPU Kabupaten Tapanuli Selatan untuk mendapat saran dan atau perbaikan.

Masalah-masalah yang berhubungan dengan proses dan hasil penyelenggaraan Pemilu yang tidak dapat diselesaikan oleh KPU Kabupaten Tapanuli Selatan, disampaikan kepada KPU melalui KPU Provinsi untuk mendapat proses penyelesaiannya.

Tugas-tugas Ketua KPU Kabupaten Tapanuli Selatan :

  1. Memimpin rapat pleno dan seluruh kegiatan KPU Kabupaten Tapanuli Selatan ;
  2. Bertindak untuk dan atas nama KPU Kabupaten Tapanuli Selatan ke luar dan ke dalam ;
  3. Memberikan keterangan resmi tentang kebijakan dan kegiatan KPU Kabupaten Tapanuli Selatan ; dan
  4. Menandatangani seluruh Keputusan KPU Kabupaten Tapanuli Selatan. Dalam melaksanakan tugasnya Ketua KPU Kabupaten Tapanuli Selatan bertanggungjawab kepada rapat pleno KPU Kabupaten Tapanuli Selatan.
  5. Dalam melaksanakan tugas, wewenang dan kewajiban KPU Kabupaten Tapanuli Selatan dilakukan pembagian tugas diantara para anggota dalam bentuk divisi, yang ditetapkan dengan Keputusan KPU Kabupaten Tapanuli Selatan.
  6. Setiap Anggota KPU Kabupaten Tapanuli Selatan menjadi penanggungjawab 1 (satu) divisi.
    Untuk kelancaran pelaksanaan tugas, wewenang dan kewajiban KPU Kabupaten Tapanuli Selatan dapat membentuk kelompok kerja atau dengan sebutan lain untuk melaksanakan tugas-tugas tertentu, dalam jangka waktu yang disesuaikan dengan anggaran yang tersedia yaitu APBN untuk Pemilu anggota DPR, DPD dan DPRD serta Pemilu Presiden dan Wapres, serta APBD untuk Pemilukada.
  7. Keanggotaan kelompok kerja atau sebutan lain terdiri dari Anggota KPU Kabupaten Tapanuli Selatan, pejabat dan personil Sekretariat KPU Kabupaten Tapanuli Selatan dan pihak lain yang dianggap perlu. Kelompok kerja atau sebutan lain ditetapkan dengan Keputusan KPU Kabupaten Tapanuli Selatan.
  8. Hasil Rapat Pleno Anggota KPU Kabupaten Tapanuli Selatan dilaksanakan oleh Sekretariat KPU Kabupaten Tapanuli Selatan dalam rangka pelaksanaan tugas, wewenang, dan kewajiban Sekretariat KPU Kabupaten Tapanuli Selatan.
  9. Sekretaris KPU Kabupaten Tapanuli Selatan melaporkan dan bertanggungjawab berkenaan dengan pelaksanaan tugasnya kepada KPU Kabupaten Tapanuli Selatan melalui rapat pleno KPU Kabupaten Tapanuli Selatan.
  10. Menyampaikan laporan secara periodik mengenai tahapan penyelenggaraan Pemilu kepada KPU Provinsi dan KPU dan menyampaikan tembusannya kepada Bawaslu ;
  11. Melaporkan pertanggungjawaban kepada Bupati Kabupaten Tapanuli Selatan dan DPRD Kabupaten Tapanuli Selatan berkenaan dengan penyelenggaraan Pemilukada Kabupaten Tapanuli Selatan ;
  12. Melaporkan pertanggungjawaban penggunaan anggaran yang diterima dari APBN berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
  13. Melaporkan pertanggungjawaban penggunaan anggaran yang diterima dari APBD kepada Bupati dan DPRD Kabupaten Tapanuli Selatan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Anggota KPU Kabupaten Tapanuli Selatan berhenti antar waktu karena :

  1. Meninggal dunia
  2. Mengundurkan diri
  3. Diberhentikan

KPU Kabupaten Tapanuli Selatan berkewajiban melakukan supervisi, pengarahan dan koordinasi kepada PPK, PPS dan KPPS. KPU Kabupaten Tapanuli Selatan menyelesaikan permasalahan-permasalahan di wilayah kerjanya sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan KPU. Jika tidak dapat diselesaikan KPU Kabupaten Tapanuli Selatan melakukan konsultasi dengan KPU Provinsi Jawa Timur. Jika tidak dapat menyelesaikan maka KPU Provinsi Jatim bersama KPU Kabupaten Tapanuli Selatan berkonsultasi dengan KPU.

PENGELOLAAN PROGRAM DAN ANGGARAN PEMILU KPU KABUPATEN TAPANULI SELATAN.

  1. Pendanaan penyelenggaraan Pemilu Legislatif dan Presiden dan Wapres wajib dianggarkan dalam APBN.
  2. Pendanaan penyelenggaraan Pemilukada Kabupaten Tapanuli Selatan wajib dianggarkan dalam APBD.
  3. KPU Kabupaten Tapanuli Selatan menetapkan kebijakan program dan kebutuhan anggaran Pemilukada Kabupaten Tapanuli Selatan, yang dilaksanakan oleh Sekretaris KPU Kabupaten Tapanuli Selatan sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku.
  4. Sekretaris KPU Kabupaten Tapanuli Selatan secara periodik menyampaikan laporan pertanggungjawaban pengelolaan program dan anggaran Pemilukada, Legislatif dan Presiden, kepada pleno KPU Kabupaten Tapanuli Selatan.
  5. Ketua KPU Kabupaten Tapanuli Selatan secara periodik menyampaikan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan program dan anggaran pemilu kepada rapat pleno KPU Provinsi Sumatera Utara.

BIDANG KEPEGAWAIAN KPU KABUPATEN TAPANULI SELATAN

  1. Sekretaris KPU Kabupaten Tapanuli Selatan adalah PNS yang memenuhi persyaratan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta memiliki pengetahuan yang memadai tentang kepartaian, sistem dan proses penyelenggaraan pemilu, sistem perwakilan, serta memiliki kemampuan kepemimpinan.
  2. Calon Sekretaris KPU Kabupaten Tapanuli Selatan diusulkan oleh Ketua KPU Kabupaten Tapanuli Selatan berdasarkan hasil Rapat Pleno KPU Kabupaten Tapanuli Selatan sebanyak 3 (tiga) orang kepada Bupati Kabupaten Tapanuli Selatan setelah harus terlebih dahulu berkonsultasi dengan Bupati Kabupaten Tapanuli Selatan.
  3. Calon Sekretaris KPU Kabupaten Tapanuli Selatan dipilih 1 (satu) orang dan ditetapkan oleh Bupati Kabupaten Tapanuli Selatan.
  4. Bupati menyampaikan penetapan nama calon Sekretaris KPU Kabupaten Tapanuli Selatan kepada Ketua KPU melalui KPU Provinsi, untuk ditetapkan sebagai Sekretaris KPU Kabupaten Tapanuli Selatan dengan Keputusan KPU.Pengisian Jabatan dalam struktur organisasi Sekretariat KPU Kabupaten Tapanuli Selatan ditetapkan dengan Keputusan KPU yang ditandatangani oleh Sekretaris Jenderal
  5. Jabatan Struktural Eselon Sekretaris KPU Kabupaten Tapanuli Selatan adalah IIIa. Kepala Subbagian adalah Jabatan Struktural Eselon IVa.
  6. Untuk melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajibannya KPU Kabupaten Tapanuli Selatan dapat bekerjasama dengan Pemerintah dan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan serta memperoleh bantuan dan fasilitas, baik dari Pemerintah maupun dari Pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BIDANG PERLENGKAPAN DAN DISTRIBUSI BARANG KEPERLUAN PEMILU

Untuk melaksanakan tugas, wewenang dan kewajibannya, KPU Kabupaten Tapanuli Selatan dapat bekerjasama dengan Pemerintah dan Pemkab Tapanuli Selatan serta memperoleh bantuan dan fasilitas, baik dari Pemerintah maupun dari Pemkab Tapanuli Selatan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan. KPU Kabupaten Tapanuli Selatan melaksanakan kebijakan kebutuhan sarana perlengkapan Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD serta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden serta membantu pendistribusiannya. Menetapkan kebijakan kebutuhan sarana perlengkapan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sekretariat KPU Kabupaten Tapanuli Selatan melaksanakan kebijakan KPU Kabupaten Tapanuli Selatan dalam membantu pendistribusian perlengkapan penyelenggaraan Pemilu Legisltatif, Presiden dan Wapres dan melaksanakan pengadan dan pendistribusian perlengkapan penylenggaran Pemilukada berdasarkan norma, prosedur, dan standar kebutuhan yang diterapkan oleh KPU yang meliputi rencana kebutuhan, pengadaan, distribusi, pemeliharaan dan penghapusan.

BIDANG PENGELOLAAN KEUANGAN

Anggaran Belanja KPU Kabupaten Tapanuli Selatan bersumber dari APBN. KPU menetapkan kebutuhan anggaran KPU Kabupaten Tapanuli Selatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam penyelenggaraan Pemilu legislatif dan Pilpres. KPU Kabupaten Tapanuli Selatan menetapkan kebijakan kebutuhan anggaran KPU Kabupaten Tapanuli Selatan, PPK dan PPS sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Sekretaris KPU Kabupaten Tapanuli Selatan menyelenggarakan pengelolaan keuangan KPU Kabupaten Tapanuli Selatan yang meliputi perencanaan anggaran, pelaksanaan anggaran dan pengawasan anggaran sesuai dengan kebijakan KPU Kabupaten Tapanuli Selatan. Sekretaris KPU Kabupaten Tapanuli Selatan secara periodik menyampaikan laporan pengelolaan keuangan KPU Kabupaten Tapanuli Selatan, PPK, dan PPS kepada KPU Kabupaten Tapanuli Selatan. Ketua KPU Kabupaten Tapanuli Selatan menyampaikan laporan pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan kepada Ketua KPU melalui KPU Provinsi.

BIDANG HUKUM.

Untuk penyelenggaraan Pemilu, KPU Kabupaten Tapanuli Selatan membentuk keputusan dengan mengacu kepada pedoman yang ditetapkan oleh KPU dan memberikan bantuan dan penyelesaian sengketa hukum untuk lingkup Kabupaten Tapanuli Selatan. Sekretaris KPU Kabupaten Tapanuli Selatan melaksanakan penyiapan penyusunan peraturan perundang-undangan, penyiapan bantuan dan penyelesaian sengketa hukum berdasarkan hasil Rapat Pleno melalui Ketua KPU Kabupaten Tapanuli Selatan dan melaporkannya pada Rapat Pleno KPU Kabupaten Tapanuli Selatan. Ketua KPU Kabupaten Tapanuli Selatan menyampaikan laporan kegiatan kepada ketua KPU Provinsi Jawa Timur.

BIDANG HUBUNGAN DAN PARTISIPASI MASYARAKAT

KPU Kabupaten Tapanuli Selatan menetapkan kebijakan hubungan masyarakat, publikasi informasi Pemilu, dan peningkatan partisipasi masyarakat dalam setiap tahap penyelenggaraan kegiatan pelaksanaan Pemilu sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku. Sekretaris KPU Kabupaten Tapanuli Selatan melaksanakan kebijakan sebagaimana dimaksud diatas yang meliputi penyusunan kebutuhan informasi aktual Pemilu, kerjasama dalam bidang penerbitan dan publikasi dengan media cetak dan media elektronik, dan sosialisasi informasi Pemilu kepada masyarakat dengan melibatkan seluas-luasnya partisipasi LSM dan atau kelompok masyarakat dan melaporkannya kepada Rapat Pleno KPU Kabupaten Tapanuli Selatan.

BIDANG KERJASAMA ANTAR LEMBAGA

KPU Kabupaten Tapanuli Selatan menetapkan kebutuhan kerjasama KPU Kabupaten Tapanuli Selatan dengan lembaga pemerintah, non pemerintah, ad hoc dan masyarakat setempat dalam rangka melaksanakan program/kegiatan penyelenggaraan Pemilu ditingkat Kabupaten Tapanuli Selatan sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku. Sekretaris KPU Kabupaten Tapanuli Selatan melaksanakan kebijakan dimaksud diatas yang meliputi penyusunan rencana, program, rancangan petunjuk teknis, akreditasi, penandatanganan perjanjian kerjasama, koordinasi teknis, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan dan melaporkannya kepada Rapat Pleno KPU Kabupaten Tapanuli Selatan.

Silakan Bagikan Post/Page ini
  •  
  •  
  •  
  •  
  •